Iklim bisnis penerbangan di Eropa yang sangat ketat, mamaksa operator charter leisure, Small Planet Airlines merubah strateginya. Kini mereka berkonsetrasi mengembangkan bisnis di Asia dan mulai melupakan Eropa. Terakhir, minggu lalu maskapai ini memperoleh sertifikat operator udara dari pemerintah Kamboja (AOC). Dengan sertifikat ini, maskapai tersebut berhak beroperasi di kawasan itu dengan callsign LKH, dan disahkan oleh International Civil Aviation Organization (ICAO).
Tentu saja, usaha patungan di Kamboja ini merubah pula skema kepemilikan saham. Pemegang saham utama adalah perusahaan modal Aviation Invest Cambodia dengan 51% saham. Grup Small Planet memiliki 29% saham dan 20% sisanya dimiliki oleh pimpinan eksekutif.
CEO Small Planet Airlines Kristijonas Kaikaris mengatakan bahwa maskapai itu memiliki strategi bisnis yang unik. Karena musim yang penuh tantangan di Eropa, sejak 2012 mereka telah memindahkan sebagian armada ke Asia terutama di musim dingin. Tahun lalu mereka cukup berhasil di India, Arab Saudi dan Kamboja. Secara statistik, bahkan mereka kini memiliki jam terbang lebih banyak di Asia daripada di Eropa.
Bersama-sama dengan AOC Kamboja merupakan tonggak penting dalam upaya memaksimalkan pemanfaatan pesawat terbang dan memperluas kehadiran di Asia “, kata CEO Small Planet Airlines Kristijonas Kaikaris.
Musim dingin 2017/18 nanti akan menjadi yang keempat bagi Small Planet Airlines di Kamboja. Kali ini maskapai ini berencana mengoperasikan 5 pesawat di negara Asia ini. Untuk dapat beroperasi secara maksimal, maskapai Eropa ini bekerja sama dengan operator penerbangan lokal.
Diharapkan, sertifikasi penerbangan di Kamboja yang baru diperoleh ini akan membantu Small Planet Airlines memperluas kehadirannya di pasar Hong Kong, Korea Selatan dan China. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, perusahaan akan memiliki kapasitas untuk mengangkut satu juta penumpang setiap tahunnya. Sebagian besar kursi yang tersedia akan dijual melalui agen perjalanan lokal.
Small Planet juga sedang menyelesaikan kesepakatan dan memulai proses untuk mendapatkan persetujuan di Thailand, Korea Selatan, Jepang, dan kepulauan Pasifik.
