Rencana Garuda Indonesia mengoperasikan pesawat komersialnya di Bandara Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, sepertinya akan tertunda hingga semester kedua 2016. Bandara Pondok Cabe belum mendapatkan izin sebagai bandara komersial.
Padahal sebelumnya, Garuda Indonesia telah menjalin kesepakatan dengan Pertamina selaku pemilik Bandara Pondok Cabe Tangerang Selatan, Banten, untuk mengoperasikan layanan penerbangan komersial dari bandara itu mulai Maret 2016.
Sebelumnya dikabarkan, Kementerian Perhubungan sudah memberikan lampu hijau terkait dengan komersialisasi Bandara Pondok Cabe dengan syarat Angkasa Pura II menjadi pengelola bandara.
Alasannya, Bandara Pondok Cabe memiliki ruang udara yang bersinggungan dengan Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, sehingga akan lebih efektif jika kedua bandara berada di bawah pengelolaan satu perusahaan yang sama.
Direktur Utama Garuda Indonesia Arif Wibowo mengatakan Garuda Indonesia sudah menyiapkan sejumlah pesawat yang akan dioperasikan untuk melayani penerbangan dari Bandara Pondok Cabe. “Garuda Indonesia dan Pertamina sudah sepakat bersinergi memberdayakan Bandara Pondok Cabe sebagai bandara komersil. Semester kedua tahun ini diharapkan sudah bisa jalan, ” kata Arif seperti disitat Warta Kota.
Menurut Arif, Garuda Indonesia sudah melakukan komunikasi dengan Kementerian Perhubungan selaku regulator penerbangan di Indonesia.
Menteri Perhubungan, kata Arif, telah memberikan izin bagi Garuda Indonesia terbang dari Bandara Pondok Cabe dengan limitasi tertentu. “Kami juga sudah komunikasi dengan pihak Kementerian Perhubungan, dan mereka mendukung dengan limitasi tertentu. Teknisnya masih terus dikaji sampai sekarang, ” ujar Arif.
Arif menambahkan, Kementerian Perhubungan juga sedang melakukan kajian teknis mengenai tingkat kebisingan yang dikhawatirkan oleh warga sekitar bandara jika Bandara Pondok Cabe beralih fungsi dari bandara khusus menjadi bandara umum.
“Tim teknis Kementerian Perhubungan bisa mengatur dan menangani kebisingan yang bakal ditimbulkan. Kami tinggal menunggu masalah pengaturan ruang udara dan persetujuan Kementerian Perhubungan selaku regulator soal plotting airway, ” kata dia.
